Dunia Unipolar atau One World Gevernment

In Dajjal, Geo Politik & Strategi by Rio Esvaldino0 Comments

Dunia Unipolar

“… What is at stake is more than one small country; it is a big idea: a new world order, …”President AS, George H. W. Bush, 29 Januari 1991

Pada tahun 1991, sejak runtuhnya Uni Soviet, politik internasional memasuki era baru. Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, dunia menjadi unipolar saat itu, yakni hanya ada satu kekuatan ekonomi, budaya, sosial, teknologi, militer dan kekuatan politk yang berpusat di Amerika Serikat. Sementara pemimpin negara lain mengeluh akibat situasi ini, karena mereka menjadi lambat untuk bertindak secara signifikan agar negara mereka bisa mengimbangi Amerika Serikat. Sebagai kekuatan unipolar, Amerika Serikat sering meremehkan dan mengabaikan peraturan-peraturan lembaga internasional. AS juga telah menyerang dan menggulingkan beberapa lawannya.

Organisasi Perdagangan Dunia

Era tersebut terus-menerus membentuk blok regional, melalui pembentukan Uni Eropa (1 Nov 1993), penandatanganan Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara/NAFTA (1 Jan 1994), dan Organisasi Perdagangan Dunia/WTO (1 Jan 1995). Organisasi Perdagangan Dunia dibentuk sebagai pengganti Organisasi Perdagangan Internasional (ITO), yang dibentuk pada tahun 1944 dalam Konferensi Bretton Woods. Organisasi Perdagangan Dunia mengelola tatanan perdagangan internasional liberal.

Dirjen pertama WTO adalah Peter D. Sutherlad, yang sebelumnya adalah Dirjen GATT (General Agreements on Tariffs and Trade), mantan Jaksa Agung Irlandia, dan saat ini menjadi Ketua British Petroleum (BP) dan Goldman Sachs International, serta menjadi perwakilan khusus Sekjen PBB untuk migrasi. Dia juga merupakan anggota dewan dari Royal Bank of Scotland Group, Dewan Yayasan Forum Ekonomi Dunia, dan Duta Besar Organisasi Pembangunan Industri PBB. Dia juga merupakan anggota Grup Bilderberg, dan Ketua Eropa Komisi Trilateral. Dia juga memperoleh Medali Robert Schuman atas karyanya European Integration dan juga memperoleh penghargaan David Rockefeller Award of Trilateral Commission. Jelas bahwa WTO merupakan sebuah organisasi elit perbankan Barat yang digunakan sebagai alat dalam menguasai perdagangan dunia.

 

TTIP dan TPP

Pada tahun 2008-2009, terjadi krisis global pada sebagian besar negara dunia. Untuk menjamin keutuhan Uni Eropa, para pemimpinnya bersama Amerika Serikat memutuskan untuk memulai negosiasi mendirikan Kerjasama Perdagangan dan Investasi Transatlantik (TTIP) di KTT Uni Eropa pada tahun 2013.

AS mendorong pencabutan hal-hal yang menghambat di bidang yang saat ini kontroversial seperti pertanian, makanan dan privasi data. Pihak Eropa menolak mengimpor produk rekayasa genetika, sedangkan Amerika Serikat khawatir dengan ayam diklorinasi dan daging sapi yang telah disuntik berbagai macam hormon yang berasal dari Eropa. Situasinya menjadi semakin sulit karena pihak Eropa tidak akan mampu melakukan “penelitian kritis dan independen terhadap resiko lingkungan dan kesehatan yang disebabkan GMO” yang berasal dari AS karena hak paten yang melindungi GMO tersebut.

Laporan resmi tentang perjanjian perdagangan ini menyatakan bahwa Uni Eropa dan AS berkomitmen untuk menjaga dan memperjuangkan perlindungan tingkat tinggi Kekayaan Intelektual mereka. Kekhawatiran pun muncul, dikarenakan tingginya kemungkinan bahwa pembahasan negosiasi perdagangan tersebut mengenai Kekayaan Intelektual bisa dengan mudah dikendalikan oleh kepentingan perusahaan, sehingga akan sulit bagi perusahaan-perusahaan lokal yang lebih kecil untuk mempertahankan daya saing.

TTIP menjadi momok menakutkan bagi masyarakat Uni Eropa, karena perjanjian ini dapat mengancam nasib mereka. Hal yang paling kontroversial lagi dari perjanjian ini adalah ISDS, yakni Investor-State Dispute Settlement (Penyelesaian Sengketa Inverstor-Negara). Kemungkinan ISDS sendiri mampu memberikan hak kepada perusahaan Amerika untuk menuntut pemerintah negara-negara Uni Eropa di pengadilan internasional apabila hukum negara-negara Uni Eropa yang berkaitan dengan bidang, seperti kesehatan masyarakat, lingkungan atau perlindungan sosial, menghalangi kegiatan komersial mereka.

Titik pentingnya adalah wakil-wakil di parlemen negara eropa tidak diikut-sertakan dalam membahas perjanjian perdagangan ini, dengan kata lain dilakukan di balik pintu tertutup. Ini berarti bahwa privasi negara-negara Uni Eropa akan terancam oleh perusahaan-perusahaan AS.

Di saat bersamaan, pada bulan Oktober 2015, sebuah perjanjian ditanda-tangani oleh 12 negara Pasifik (Australia, Brunei, Kanada, Chili, Jepang, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Peru, Singapura, Amerika Serikat dan Vietnam), yang membentuk Kerjasama Trans-Pasifik (TPP). Keduanya, yakni TTIP dan TPP telah memicu perdebatan panas, karena keduanya diketahui sebagai produk agenda neoliberal dalam skala seluruh dunia yang dapat menimbulkan ancaman serius bagi pekerjaan, pelayanan publik dan lingkungan di negara-negara yang terlibat.

TPP

Menurut pemerintahan AS, TPP dipertimbangkan menjadi pendamping bagi TTIP. Namun, TPP bahkan bersifat lebih rahasia daripada TTIP. Perjanjian tersebut berawal dari negosiasi selama tujuh tahun, yakni Perjanjian Kerjasama Ekonomi Strategis Trans-Pasifik (TPSEP atau P4) yang ditanda-tangani oleh Brunei, Chili, Selandia Baru, dan Singapura pada tahun 2006. Sekali lagi, perdagangan bebas dan investasi terbuka dinyatakan sebagai tujuan utama dari perjanjian tersebut, yang berkaitan dengan bidang perdagangan, ekonomi, keuangan, eksplorasi ilmiah dan teknologi. Pada tahun 2008, pembahasan diperluas oleh lebih banyak negara yang bergabung: Australia, Kanada, Jepang, Malaysia, Meksiko, Peru, Amerika Serikat dan Vietnam.

Meskipun dokumen TPP telah bocor beberapa kali (khususnya oleh Wikileaks), warga negara calon anggota TPP masih belum menyadarinya. Sementara itu, Gedung Putih telah menyatakan bahwa bocoran tersebut akan membuat AS menulis ulang aturan baru untuk mendapatkan keuntungan kelas menengah bagi AS.

Salah satu masalah utama yang ditimbulkan TPP adalah bahwa perjanjian ini tidak hanya menyangkut masalah perdagangan, meskipun tampaknya mengutamakan perdagangan. Hanya 5 dari 29 draft bab TPP yang berhubungan dengan masalah perdagangan. Masalah lain termasuk perdagangan eletronik, hak-hak buruh, perusahaan milik negara, lingkungan, pelayanan publik dan hak-hak pekerja. Sehubungan dengan masalah perdagangan, situasi tersebut juga kontroversial. Menurut J.E Stiglitz dan A.S. Hersh, “TPP akan mempercepat agenda yang sebenarnya bertentangan dengan perdagangan bebas” dengan membatasi persaingan terbuka di berbagai bidang produksi, sehingga menaikkan harga bagi konsumen.

The Trans-Pacific Partnership (TPP), serta TTIP, juga melibatkan ISDS, di mana mendorong hak-hak dan kemampuan perusahaan internasional ke tingkat yang sangat tinggi. Jangankan pemerintah bisa memberi sanksi kepada mereka karena memproduksi barang-barang yang berbahaya, malahan pemerintah “akan harus membayar kepada produsen untuk tidak membunuh warga negara mereka”. Hal ini dikarenakan ISDS, akibatnya setiap perusahaan asing akan memperoleh status yang sama dengan negara-negara berdaulat dalam hal menantang kebijakan nasional yang berpihak pada kepentingan rakyat.

Singkatnya, TPP dan TTIP bisa dilihat sebagai bagian dari agenda perdagangan bebas neoliberal yang lebih besar hingga mengancam demokrasi dan hak asasi manusia. Hal yang serupa juga terjadi pada Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara (NAFTA), tapi kali ini masalahnya lebih serius, karena ruang lingkup perjanjian yang lebih besar dan lebih ambisius. Kerjasama ini dipelopori oleh Amerika Serikat, yang mana di masa lalu dipandang sebagai promotor transparansi dan publisitas, namun kali ini, telah memasuki suasana kerahasiaan dan privasi. Inti dari TTIP dan TPP adalah fakta bahwa banyak yang dilakukan untuk mendorong kepentingan perusahaan, sementara para pekerja dan serikat buruh telah dibiarkan dalam kegelapan.

Oleh karena itu, Amerika Serikat berusaha untuk menjadi lebih besar daripada kompetitornya, yakni China. TPP akan menimbulkan penyempitan keuntungan ekspor China karena perusahaan-perusahaan akan lebih cenderung untuk berinvestasi di negara-negara anggota TPP.

India menolak bergabung dengan TPP dikarenakan aturan yang diskriminatif, terutama yang berkaitan dengan industri farmasi. Bagaimanapun, Washington menyambutnya dengan step-by-step, membangun sebuah mekanisme yang mungkin menggoyahkan perekonomian India di masa depan. Oleh karena itu, India membutuhkan lebih banyak mitra luar negeri dan mencari penawaran yang memungkinkan. PM India, Nerendra Modi mengatakan setelah Dialog Komersial dan Strategis AS-India yang pertama pada tanggal 28 September bahwa ia melihat “ke depannya untuk bekerjasama dengan AS demi keanggotaan India di Asian Pacific Economic Community”. Obama belum menjawabnya.

Tentu saja, TTIP dan TPP bukan satu-satunya contoh dari perjanjian ekonomi dan perdagangan internasional skala besar, tapi tidak diragukan lagi keduanya adalah yang paling kejam. TTIP tidak mengikut-sertakan Rusia dalam perjanjian perdagangan dengan Eropa, sementara TPP mendorong China keluar dari zona perdagangan Pasifik dan itu didalangi oleh Amerika Serikat sebagai kekuatan yang dominan. Seperti yang dinyatakan Presiden Rusia Vladimir Putin, “tidak adanya dua pemain regional utama seperti Rusia dan China di dalam komposisinya (Trans-Pasifik), tidak akan mendorong terwujudnya kerjasama perdagangan dan ekonomi yang efektif”.

 

Dunia Multipolar

Multipolar WorldDunia Multipolar adalah konsep kekuasaan di mana lebih dari empat negara memiliki kekuatan yang sama di bidang militer, budaya, sosial, teknologi dan ekonomi.

Sejak AS mulai menjadi penguasa tunggal dan mendominasi dunia, sejumlah pihak mempertanyakan strategi utama AS, yakni khususnya pihak Rusia dan China. Namun, Rusia dan China masih belum mungkin mempengaruhi strategi AS tersebut, karena kekuatan teknologi dan militer AS yang cukup kuat. Sebagian besar orang Eropa menganggap kebijakan Amerika unilateral dan sombong.

Secara bertahap, Rusia muncul sebagai pemain regional yang mencoba untuk membangun lingkaran pengaruh dalam geostrategis antara Kaukasus dan selatan-timur Eropa. Hal ini merupakan ancaman bagi strategi Amerika. Kedaulatan semua negara masih diakui secara de-jure, dan sebagian anggota DK PBB masih menyesuaikan keseimbangan dengan realitas “Perang Dingin”. Dengan demikian, hagemoni Amerika hadir secara de-facto. Dalam kasus seperti invasi Amerika ke Irak pada tahun 2003, kita melihat ini pelanggaran sepihak atas prinsip kedaulatan negara, tanpa memikirkan posisi Rusia (Vladimir Putin) di DK PBB, dan juga ditentang keras oleh mitra Washington, NATO (Jacques Chirac Perancis dan Gerhard Schröder Jerman).

Hal ini jelas bahwa dunia multipolar berbeda dari unipolar. Unipolar merupakan satu hagemoni dan satu pusat pembuat keputusan, sedangkan multipolar berdasarkan beberapa pusat. Bersamaan ini, dengan adanya dunia multipolar, tidak akan ada lagi negara yang memiliki status spesial dalam menentukan nasib dunia yang tidak memikirkan posisi pihak lain. Oleh karena itu, Multipolar menjadi solusi dan alternatif bagi dunia unipolar.

Saya pikir saat ini tidak ada lagi dunia unipolar, dan dengan munculnya Rusia dan China, dan mungkin juga India, Brazil, mereka (Barat) tidak lagi bisa menjadi master di dunia ini. Dalam 20 tahun terakhir, mereka (Barat) benar-benar menjadi master dunia. Tapi setelah adanya Putin, saya pikir itu tidak akan terjadi lagi.Professor Emil Vlajki, Wakil Presiden Republika Srpska

BRICS

BRICSBRICS adalah singkatan dari Brazil, Rusia, India, China, dan South Africa (Afrika Selatan) lima negara yang pertumbuhan ekonominya pesat. Singkatan ini awal berasal dari BRIC tanpa keikutsertaan Afrika Selatan, dan singkatan tersebut dicetuskan oleh Jim O’Neill dari Bank Investasi Goldman Sachs pada tahun 2001. Menurut Goldman Sachs, gabungan ekonomi negara-negara itu akan mengalahkan negara-negara terkaya dunia saat ini.

Tanggal 16 Juni 2009, para pemimpin BRIC mengadakan KTT pertama di Yekaterinburg (Rusia), dan mendeklarasikan pembentukan sebuah tatanan dunia yang adil, demokratis, dan multipolar. Beberapa negara berkembang lainnya yang belum mencapai peringkat ekonomi N-11 (Next Eleven), seperti Afrika Selatan, bercita-cita bergabung dalam blok BRIC. Kemudian Afrika Selatan berhasil bergabung ke dalam blok tersebut, meskipun para ekonom di KTT Outlook Investment Reuters 2011 menepis prospek keberhasilan Afrika Selatan.  Namun, Barat, khususny AS, berusaha menghancurkan kerjasama blok BRICS ini.

Terjadi gejolak politik di Brazil sebagai usaha untuk merobohkan kerjasama BRICS. Beberapa bulan setelah Dilma Rousseff terpilih menjadi presiden untuk periode ke-2, pihak oposisi mulai mengkampanyekan serangan terhadap pemerintahannya dan partai politiknya, yakni sebuah kampanye yang berbau kudeta. Pihak oposisi ingin segera membuka proses pemakzulan untuk Presiden Dilma Rousseff. Pada 12 Mei 2016, Senat Brasil menangguhkan sementara kekuasaan dan tugas Presiden Rousseff selama enam bulan atau sampai Senat mencapai vonis: untuk menurunkannya dari jabatan jika ia terbukti bersalah atau untuk membebaskanya dari kejahatan yang dituduhkan kepadanya. Wakil Presiden Michel Temer mengambil alih kekuasaan dan tugasnya sebagai Penjabat Presiden Brasil selama masa penangguhan tersebut. Pada 31 Agustus 2016, Senat dengan perbandingan suara 61-20 mendukung pemakzulan, Rousseff dinyatakan bersalah karena melanggar undang-undang anggaran dan menurunkannya dari jabatan.

Di sisi lain, India mulai merapat ke dalam barisan yang dipimpin Amerika Serikat. Pada tanggal 29 Agustus 2016, Menteri Pertahanan India, Manohar Parrikar secara resmi mengunjungi Amerika Serikat.

Ash Carter yang berada di atas Kapal Induk AL India buatan RusiaGambar di atas adalah Menteri Pertahanan AS, Ash Carter yang berada di atas Kapal Induk AL India buatan Rusia, INS Vikramaditya, menandai Perjanjian Pertahanan AS-India di Goa, ini penghinaan bagi Rusia. Anda mungkin belum mendengar tentang LEMOA. Dalam hal “Selatan Dunia”, LEMOA (Logistics Exchange Memorandum Agreement) adalah sesuatu yang cukup besar, ditanda-tangani pada bulan Agustus 2016 oleh Menteri Pertahanan Manohar Parrikar dan pemimpin tertinggi Pentagon Ash Carter.

Para nasionalis India marah dan bersikeras bahwa tidak ada keuntungan strategis yang didapat dari langkah pertama tersebut, terutama untuk bangsa yang sangat bangga menjadi salah satu pendiri Gerakan Non-Blok. Sebaliknya, Perdana Menteri Narendra Modi menyatakan bahwa “India dan AS adalah sekutu alami”, dan menyerukan kerjasama yang lebih dekat lagi. Kerjasama yang “lebih dekat” tersebut melibatkan masalah militer dan nuklir. Kemudian ada kesepakatan kerjasama nuklir AS-India, yang mana akan membuka jalan bagi perusahaan-perusahaan nuklir AS untuk membangun dan menyediakan reaktor nuklir India.

Inilah keseimbangan antara AS dan BRICS, seperti kacang yang sulit retak. Sebagaimana yang diakui oleh Beijing dengan tegas, “BRICS menghadapi resiko kemunduran, karena situasi yang rumit”. Hal ini dikarenakan kebijakan India dianggap bermain di dua kaki.

Oleh karena itu, Rusia dan China berusaha untuk mewujudkan dunia multipolar agar tidak ada lagi hagemoni Amerika Serikat yang sangat arogan. Namun, Rusia dan China, sebagai dua kekuatan besar menghadapi beberapa hambatan yang terus dilancarkan oleh Barat. Bahkan salah satu hambatan tersebut juga berada dalam konflik Suriah.

 

Rio Esvaldino 

Sumber:

Forging a “New World Order” Under a One World Government | http://www.globalresearch.ca/forging-a-new-world-order-under-a-one-world-government/14712

TTIP and TPP: Arc of the Neoliberal Order | http://katehon.com/1234-ttip-and-tpp-arc-of-the-neoliberal-order.html

Brazil’s liberal right rehearsal of a coup d’état | http://katehon.com/article/brazils-liberal-right-rehearsal-coup-detat

What is BRICS member India really up to?  | https://www.rt.com/op-edge/359428-brics-member-india-escobar/

image_pdfimage_print

Leave a Comment